Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Sanwani menilai keberadaan madrasah di Kota Bekasi masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat alias masih jadi anak tiri.
Padahal seharusnya, madrasah mendapatkan perhatian, sama halnya dengan sekolah-sekolah negeri di Kota Bekasi.
Dalam kasus ini, Dinas Pendidikan selaku institusi yang bertanggungjawab terhadap urusan pendidikan wajib bertanggungjawab dan tidak bisa lepas tangan.
“Semua hal berkaitan dengan pendidikan di Kota Bekasi menjadi urusan Dinas Pendidikan. Semua harus mendapatkan perhatian yang sama. Jangan cuma sekolah negeri saja, madrasah dan sekolah swasta wajib diperhatikan. Dinas tidak bisa lepas tangan dalam hal ini,” kata dia, melalui sambungan telponnya, Selasa (17/11).
Dia juga menjelaskan, meski keberadaan madrasah menjadi tanggungjawab Kementian Agama (Kemenag), hanya saja dalam kasus ini Dinas Pendidikan bukan berarti tidak memiliki tanggungjawab.
“Tanggungjawab itu tetap ada, karena madrasah tetap menyangkut urusan pendidikan. Ada peserta didik yang merupakan masyarakat Bekasi. Jadi sudah sepatutnya dinas ikut bertanggungjawab,” terang dia.
Adapun tanggungjawab yang bisa diambil Dinas Pendidikan salah satunya berkenaaan dengan infrastruktur.
“Banyak madrasah memprihatinkan kondisinya. Itu kan bisa dibantu melalui anggaran hibah. Memang sejauh ini sudah ada hibah itu. Tapi kami menilai itu belum maksimal,” tandasnya.
Ia berharap, adanya perhatian Pemkot Bekasi terhadap keberadaan madrasah diharapkan bisa ikut meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan di Kota Bekasi.
“Madrasah bisa jadi alternatif solusi dalam pendidikan. Seperti dulu itu kan orang-orang banyak menyekolahkan anaknya ke madrasah ketimbang ke sekolah negeri. Artinya madrasah bisa ikut meringankan beban sekolah negeri yang daya tampungnya juga terbatas,” pungkasnya.(Ical)
