Kinerjanya Bobrok, Ini 3 Kepala Dinas ‘Anak Emas’ Wali Kota Bekasi

Sejak Rahmat Effendi memimpin Kota Bekasi bersama Ahmad Syaikhu sebagai wakilnya, ada tiga kepala dinas yang tidak pernah tersentuh mutasi atau pergeseran jabatan hingga sekarang.

Di lingkungan pejabat Kota Bekasi, tiga kepala dinas tersebut dianggap sebagai ‘anak emas’ sang Wali Kota Bekasi. Padahal kinerja mereka tidak begitu istimewa. Malah, jika melihat rekam jejaknya, kinerja mereka justru bobrok.

Berikut tiga kepala dinas si anak emas wali kota;

1. Tri Adhianto Tjahyono

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi ini tersangkut sejumlah masalah pengerjaan proyek infrastruktur. Badan Pemeriksa Keuangan RI bahkan menyebut dia ‘tidak beres’ dalam mengemban tanggung jawabnya sehingga keuangan negara dirugikan dalam jumlah besar.

(Baca: 5 Dosa Kepala Dinas Bimarta Kota Bekasi)

2. Koswara Hanafi

Kepala Dinas Tata Kota Bekasi ini tersandung sejumlah masalah. Ia disebut-sebut ‘menerima banyak setoran’ dari para pengusaha properti yang punya kepentingan bisnis di Kota Bekasi. Ia memegang peranan kunci dalam perencanaan tata ruang.

(Baca: Apa Kabar Kepala Dinas Tata Kota Bekasi?)

Sejumlah elemen masyarakat kerap mendesak penegak hukum untuk mengusut dugaan kongkalikong dalam penataan ruang Kota Bekasi. Namun, desakan itu lagi-lagi mentah di kejaksaan.

3. Anne Nur Chandrani

Kepala Dinas Kesehatan ini diduga menjadi beking bagi sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. Kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Awal Bros terbukti tidak bisa diselesaikan olehnya dalam waktu cepat. Usut punya usut, dia ternyata ‘nyambi’ jadi dokter gigi di rumah sakit tersebut.

(Baca: Wali Kota Bekasi Harus Evaluasi Kepala Dinas Kesehatan)

Selain tiga kepala dinas tersebut, ada juga sejumlah pejabat eselon II yang tidak tersentuh mutasi. Mereka adalah Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu Muh Samsudin dan Kepala RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati.

Rahmat Effendi menepis tudingan ada kepala dinas yang menjadi anak emas. Dijelaskan olehnya, ada banyak pertimbangan mengapa pejabat bersangkutan urung dimutasi.

“Ini karena tidak adanya stok pejabat eselon II yang memamg sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi tidak ada itu yang namanya anak emas,” kata Rahmat. (Tim)

Tinggalkan komentar