Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar, Ini Komentar Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo menilai, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bukan pernyataan seorang negarawan.

Dalam pernyataannya, Hashim menyebut ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta dan maju sebagai calon presiden.

“Harusnya berpikir kenegarawananlah. Jangan berpikir urusannya dagang saja. Kalau kamu transfer ke soal uang, ya repot,” ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (9/10/2014) sore.

Jokowi mengaku tidak habis pikir mengapa Hashim melontarkan pernyataan tersebut. Dia mengatakan, Hashim dan Prabowo Subianto memang berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012.

“Kalau membantu, iya membantu, tetapi kan ini jumlahnya saya ndak ngerti berapa,” ujar dia.

Secara personal, Jokowi mengaku tidak ada masalah dengan Hashim. Terakhir bertemu, saat pelantikan DPR RI, beberapa waktu lalu, keduanya saling menyapa dan menanyakan kabar.

Hashim beri “warning” Jokowi

Sebelumnya, Hashim mengatakan, ada harga yang harus dibayar oleh presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya “meninggalkan Jakarta” dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan The Wall Street Journal versi online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai “personal betrayal”.

“Ada harga yang harus dibayar,” kata Hashim.

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo.

Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

“Prabowo dan para pemimpin partai koalisi akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif,” katanya.(Res)

sumber: kompas