Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan sejumlah stakeholder di Kota Bekasi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menjaring masukan masyarakat berkenaan dengan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kota Bekasi.
Forum Konsultasi Publik juga merupakan representasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Yang mewajibkan semua unit layanan publik menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ajang mencari solusi terkait kendala yang dihadapi masyarakat selama satu tahun.
Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rachmat Hidayat berharap lewat Forum Konsultasi Publik Disdukcapil bisa memecahkan masalah dan mencari solusi. Sehingga ke depannya pelayanan publik terkait administrasi kependudukan menjadi lebih baik.
“Kalau misal mau mencari salah hampir setiap saat bisa menjadi kesalahan, tapi bagaimana kesalahan itu kita perbaiki, kita cari solusinya. Dan kita lakukan upaya-upaya yang lebih baik ke depan sehingga tidak menjadi kendala-kendala di masyarakat,” katanya, di sela-sela kegiatan Forum Konsultasi Publik di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Kamis, 29 Oktober 2026.
Taufiq juga mengatakan, melalui masukan yang ada pihaknya berharap nantinya pelayanan administrasi kependudukan bisa Zero Komplain. Di mana tidak ada lagi masyarakat mengeluhkan atau merasa tidak puas dengan layananan kependudukan di Kota Bekasi.
“Lewat forum ini tentunya kami berharap mendapatkan masukan dari baik dari stakeholder maupun perangkat daerah yang ada. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang zero komplain,” katanya.
Sejauh ini untuk mewujudkan pelayanan zero komplain memang tidak mudah. Sebab selalu saja ada kendala atau ketidakpuasan dari masyarakat.
“Tahun 2025 lalu ada sekitar 8.000 pesan ke kami baik mereka yang konsultasi atau membuat aduan. Dari 8.000 itu aduannya sekitar 1.600,” katanya.
Namun demikian, Disdukcapil Kota Bekasi terus melakukan upaya untuk menghadirkan layanan administrasi kependudukan prima. Melalui berbagai macam inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan.
“Layanan kita kini hadir di 56 kelurahan se Kota Bekasi dan juga 12 kecamatan, kita juga membuka layanan daring. Semuanya kami lakukan untuk memudahkan masyarakat Kota Bekasi dalam mengakses layanan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Sekadar informasi kegiatan Forum Konsultasi Publik menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Serta para peserta yang terdiri dari stakeholder yang ada di Kota Bekasi.






