Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusrady menyayangkan, lemahnya sistem pendataan penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Akibatanya kata dia, banyak masyarakat Kota Bekasi yang tidak masuk kategori penerima Jamkesda justru menikmati layanan tersebut.
“Jamkesda itu untuk masyarakat tidak mampu. Faktanya banyak orang kaya menikmati layanan ini,” kata dia, belum lama ini.
Dijelaskan olehnya, kelemahan dalam pendataan ditengarai lantaran adanya oknum yang tidak bertanggungjawab dari level bawah hingga atas.
“RT dan RW itu mestinya memberikan data yang benar. Begitu juga dengan Lurah serta Camat. Jadi bisa dipastikan penerima layanan tersebut adalah warga yang benar-benar punya hak,” kata dia.
Untuk menghindari hal ini berulang, dirinya mendorong adanya perbaikan sistem pendataan. Ia juga meminta agar setiap penerima Jamkesda tempat tinggalnya mesti ditempeli stiker yang mencolok sebagai penanda bahwa rumah tersebut dihuni peserta Jamkesda.
“Yang jelas harus dibenahi. Kalau soal stiker, itu sengaja agar orang-orang kaya tidak berani menjadi peserta Jamkesda. Dengan stiker kami yakin orang-orang kaya akan malu dengan sendirinya,” tandasnya.
Dibertikan sebelumnya, tahun 2016 mendatang Pemkot Bekasi masih akan memberlakukan program Jamkesda meskipun sudah ada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan pemerintah pusat.(Ical)
