Dewan Dorong Pemanfaatan Fasos dan Fasum untuk Pendirian Sekolah Baru di Bekasi

Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi mendorong agar Pemkot Bekasi memanfaatkan keberadaan lahan Fasilitas Sosial (Fasos), dan Fasilitas Umum (Fasum) milik Pemkot Bekasi untuk keperluan pendirian Unit Sekolah Baru (USB).

Ketua Fraksi Gerindra, Irman Firmansyah kepada redaksi www.klikbekasi.co mengatakan, kebutuhan akan USB di Kota Bekasi sangat penting. Sehingga ia mendorong agar Pemkot Bekasi mendirikan beberapa USB di Kota Bekasi. Dimana salah satu jalannya dengan memanfaatkan keberadaan lahan fasos dan fasum milik Pemkot Bekasi.

“Jelas kita sangat butuh sekolah baru karena memang kebutuhan akan itu benar-benar mendesak. Saat tahun ajaran baru kemarin misalnya, banyak sekali siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar politisi yang juga duduk di Komisi D DPRD Kota Bekasi, Senin (31/8).

Soal lahan fasos dan fasum, Irman mengatakan, pemanfaatan lahan tersebut menurutnya, menjadi salah satu solusi paling rasional. Sebabnya kata dia, sejauh ini keberadaan lahan di Kota Bekasi kian langka ditambah dengan biaya pembeliannya yang terlewat mahal.

“Fasos dan fasum kita banyak, kenapa tidak kita manfaatkan saja untuk mendirikan sekolah baru. Dari pada kita beli tanah yang mahal harganya, lebih baik kita gunakan yang kita punya. Saya pikir itu lebih masuk akal,” kata dia.

Karenanya, ia mendorong agar Pemkot Bekasi melakukan verifikasi terhadap lahan fasos dan fasum yang ada, serta segera menentukan lahan mana yang bisa digunakan untuk keperluan pendirian USB.

“Dibuka berkasnya, cari mana yang pas dan sesuai untuk pendirian sekolah. Masa timbang begitu saja gak bisa. Gitu ajah kok repot,” sindir Irman.

Senada dengan Irman Firmansyah, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara juga mendukung adanya pemanfaatan lahan fasos dan fasum untuk keperluan pendirian USB di Kota Bekasi.

“Sangat mendukung sekali adanya pemafaatan lahan fasos dan fasum untuk USB. Selain untuk USB lahan fasos dan fasum juga bisa dimanfaatkan untuk pendirian gedung-gedung lainnya, yang sifatnya untuk pelayanan publik. Dari mulai Puskesmas, kantor kelurahan, kantor RW dan kantor-kantor lainnya,” kata dia.

Dia juga menambahkan, bahwa sejauh ini aset Pemkot Bekasi termasuk lahan fasos dan fasum memang belum dikelola dengan baik oleh Pemkot Bekasi.

“Karena tidak terkola dengan baik, akhirnya menjadi problem bagi Pemkot Bekasi.Pemkot Bekasi misalnya selalu kesusahan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam audit BPK setiap tahunnya gara-gara persoalan aset,” pungkasnya. (Ical)