Para Pencuri Air Tanah di Kota Bekasi – Klik Bekasi

Para Pencuri Air Tanah di Kota Bekasi

Sejumlah perusahaan di Kota Bekasi ditengarai mencuri air tanah secara gila-gilaan.

Main mata dengan oknum pemerintah, mereka memanipulasi laporan sedemikian rupa untuk menghindari pajak.

Kejahatan itu terungkap ketika Komisi C DPRD Kota Bekasi–yang mengurusi perpajakan–menggelar pertemuan dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), belum lama ini.

“Mengenai penggunaan air tanah, ada perbedaan data yang mencolok antara milik Dispenda dengan BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup),” kata Sekretaris Komisi C, Enie Widhiastuti kepada Klik Bekasi.

Dari perbedaan tersebut, kata Enie, Dispenda kemudian membuka fakta yang mencengangkan: laporan dari BPLH tidak sesuai kondisi di lapangan.

“Semisal ada perusahaan memiliki sumur 5, dia melaporkannya hanya 1 atau 2. Sisanya mereka sembunyikan. Itu modusnya” ungkap Enie.

Dengan memanipulasi laporan penggunaan air tanah, otomatis, pajak yang diserahkan ke pemerintah pun berkurang drastis.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, tarif pajak ditetapkan sebesar 20 persen dari Nilai Perolehan Air (NPA).

NPA sendiri dihitung oleh badan yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup. Caranya ialah mengalikan volume air yang diambil, dengan harga dasar air.

Sama halnya NPA, harga dasar air pun ditentukan oleh badan yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup. Besarnya harga dipengaruhi beragam faktor, mulai dari lokasi pengambilan, kualitas air, hingga dampak kerusakan yang timbul.

“Pencurian air tanah tersebut terjadi merata di Kota Bekasi. Paling tinggi di daerah Bekasi Utara dan Bantar Gebang. Kebanyakan industri,” kata Enie.

Sayang, Enie belum mau buka-bukaan data perusahaan yang mencuri air tanah dan besaran potensi pajak yang hilang. Ia berdalih masih mengkaji secara mendalam mengenai persoalan ini.

“Belum bisa kami rilis,” katanya.

BPLH diduga kuat berperan banyak memuluskan praktik pencurian tersebut.

“Ini sebenarnya persoalan lama yang terus dibiarkan pemerintah. Ada apa?” kata Tahapan Bambang Sutopo, anggota Komisi B, yang bertugas mengawasi persoalan lingkungan hidup.

Menurut Tahapan, tidak hanya industri pabrik, mal, hotel dan apartemen juga menggunakan air tanah untuk kebutuhan air harian mereka yang volumenya tidak sedikit.

Untuk mal, hotel dan apartemen, Tahapan menemukan fakta baru. Mereka memiliki alat penyedot air yang senjaga disembunyikan di titik tertentu.

“Pas petugas datang, tahunya ya itu-itu saja alatnya. Cuma sedikit yang kelihatan. Jadi ada titik yang disembunyikan. Kebutuhan air mereka besar kok,” kata Tahapan.

Karenanya, ia mendesak BPLH mengadakan alat deteksi air seperti yang dilakukan di beberapa kabupaten dan kota lainnya.

Alat diteksi tersebut fungsinya untuk mengetahui ada atau tidak aktivitas penggunaan air tanah. Dengan alat tersebut, mal, hotel atau apartemen tidak mungkin mengelak lagi.

“Di beberapa kota dan kabupaten lain sudah melakukan itu. Hasilnya cukup efektif,” kata dia.

Anggota Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyebutkan, tahun ini, target pendapatan dari sektor pajak air tanah mencapai Rp 8 miliar atau naik Rp 3 miliar dari tahun sebelumnya.

Peningkatan target tersebut, kata Ariyanto, bukan semata-mata mengejar keuntungan, melainkan memperketat pengambilan air tanah.

“Tahun depan, berdasarkan keputusan Mendagri, kewenangan pengambilan air tanah di Kota Bekasi menjadi domain provinsi. Kami sebenarnya kurang sepakat, karena kontrolnya semakin sulit,” katanya.

Kejahatan di tengah krisis

Pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi yang begitu pesat membuat kebutuhan air bersih ikut meningkat.

Tahun 2005, sebuah tesis yang disusun Maika Nurhayati dari Universitas Indonesia menunjukkan, penggunaan kebutuhan air domestik di Kota Bekasi mencapai 50 persen.

Ada pun kebutuhan non domestik paling tinggi ialah untuk industri, yaitu 30 persen. Sisanya digunakan untuk kebutuhan perdagangan maupun jasa, fasilitas umum dan lainnya.

Data terbaru yang kami peroleh dari PDAM Tirta Bhagasasi menyebutkan, penggunaan air setiap orang di Kota Bekasi dalam sehari berkisar antara 150-200 liter per hari.

Jika menggunakan asumsi jumlah penduduk dan kebutuhan air maksimal 200 liter per hari, maka 2.334.142 warga Kota Bekasi membutuhkan air sebanyak 441.117.900 liter per hari atau sama dengan 5 m3/detik.

Faktanya, PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot–sebagai penyedia air bersih–sampai saat ini hanya mampu melayani 35 persen dari jumlah penduduk di Kota Bekasi.

Artinya, untuk kebutuhan domestik atau rumah tangga saja, penggunaan air tanah di Kota Bekasi masih sangat tinggi.

Warga Kota Bekasi mengantre air bersih.

Warga Kota Bekasi mengantre air bersih/Istimewa

Penelitian BPLH pada tahun 2013 memperlihatkan betapa mengkhawatirkan kondisi air tanah di Kota Bekasi.

Air tanah yang tergolong masih aman hanya berada di Kecamatan Bekasi Selatan, Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Gede dan Pondok Melati.

Kecamatan lainnya sudah dikategorikan rawan, kritis atau rusak.

Pemkot Bekasi sebenarnya sudah menyadari jika wilayahnya–cepat atau lambat–akan dilanda krisis air tanah. Untuk itu, Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014 secara jelas mengaturnya:

‘Perusahaan industri dilarang melakukan kegiatan pengeboran dan pengambilan air tanah selama kebutuhan air bersih untuk kegiatan industri dapat dipenuhi dari air permukaan atau PDAM atau perusahaan air bersih dan /atau perusahaan air minum lainnya.’

Perda tersebut juga mengatur, setiap pengambilan air tanah wajib disertai pembuatan sumur resapan atau sumur imbuhan–untuk menghindari krisis.

Sayangnya, aturan tinggallah aturan. Para pencuri justru bebas menjarah air tanah. (Ical)

Jangan sungkan untuk berkomentar, ya!