Simsalabim Karang Kitri – Klik Bekasi

Simsalabim Karang Kitri

Lahan Karang Kitri, yang berada di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, dipastikan berpindah tangan ke pengembang. Menjadi mainan para elite.

Hingga saat ini, status kepemilikan lahan seluas 177.120 meter persegi itu tidak jelas. Pemerintah Kota Bekasi mengklaim aset tersebut adalah miliknya, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga demikian.

Kisruh Karang Kitri sebenarnya dimulai sejak 1996 ketika Pemkab Bekasi–sebelum memekarkan Kota Bekasi–mengikat perjanjian bisnis dengan swasta.

PT Rekapastika Asri, sebagai pihak swasta, akhirnya resmi mengambil alih hak pengelolaan lahan Karang Kitri pada tahun itu juga. Jangka waktu kontraknya adalah 20 tahun.

Pada tahun 1997, terjadi pemekaran wilayah Bekasi menjadi Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi.

Berita acara perjanjian pemekaran No 28 tahun 1997 menyebutkan, Lahan Karang Kitri merupakan lahan yang sudah dikerjasamakan Pemkab Bekasi kepada pihak ketiga dan harus diserahkan kepada Pemkot Bekasi sampai masa berakhir perjanjian.

Selama tujuh tahun, dari 1996 hingga 2003, PT Rekapastika Asri belum juga menggarap lahan Karang Kitri yang rencananya akan dijadikan Pusat Niaga, Pusat Perkantoran dan Wisata Air (Blue Oasis City).

Krisis Moneter yang menghantam Indonesia pada medio 1997-1998 rupanya membuat keuangan perusahaan itu limbung. PT Rekapastika Asri kemudian berkongsi dengan PT Triputri Natatama.

Dengan masuknya pemodal baru, perjanjian pengelolaan lahan pun direvisi pada tahun 2003. Jangka waktu sewa berubah 30 tahun, terhitung sejak 2003.

PT Rekapastika Asri mendapat hak pengelolaan lahan seluas 97.320 meter persegi. Sedangkan PT Triputri Natatama mendapat hak pengelolaan lahan seluas 79.300 meter persegi.

Uang sewa bagi dua

Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi bersepakat membagi keuntungan uang sewa lahan Karang Kitri.

Bagi hasil uang sewa lahan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama bernomor 511.2 /03.8 /Keukeda /2003321 tahun 2003. Ditandatangani Pemkab Bekasi, Pemkot Bekasi, PT Rekapastika Asri dan PT Triputri Natatama.

Anehnya, perjanjian tersebut baru dianggap efektif pada tahun 2008. Artinya, selama 5 tahun pertama, tidak ada kewajiban Dua Perusahaan tersebut untuk menyetor uang sewa lahan.

Nilai sewa lahan Karang Kitri, juga nilai bagi hasilnya, berubah setiap lima tahun sekali. Rinciannya sebagai berikut:

2008 sampai 2013, nilai sewa Rp 256.800.000 per tahun. Pemkab Bekasi mendapatkan 65 persen, Pemkot Bekasi 35 persen.

2014 sampai 2018, nilai sewa Rp.282.480.000 per tahun. Pemkab Bekasi mendapatkan 50 persen, Pemkot Bekasi 50 persen.

2019 sampai 2023, nilai sewa Rp 310.782.000 per tahun. Pemkab Bekasi mendapatkan 35 persen, Pemkot Bekasi 65 persen.

2024 sampai 2028, nilai sewa Rp 341.800.800 per tahun. Pada periode ini dan seterusnya, uang sewa tidak masuk ke Pemkab Bekasi karena status Karang Kitri sudah menjadi milik Pemkot Bekasi.

2029 sampai 2033, nilai sewa Rp 375.980.080 per tahun. Terakhir, 2034 sampai 2038, nilai sewa Rp 413.578.088 per tahun.

Jika merujuk pada perjanjian, harusnya, Pemkot Bekasi dari tahun 2008 sampai 2013 menerima pemasukan sebesar Rp 494.340.000 atau 89.880.000 per tahun. Untuk tahun 2014 sampai 2016, Pemkot menerima Rp 141.240.000 per tahunnya.

Apakah uang tersebut benar-benar masuk ke kas daerah Kota Bekasi? Tidak jelas.

Berubah status ujug-ujug

Pada tahun 2010, tanpa berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi ujug-ujug melakukan pelepasan beberapa aset miliknya yang berada di Kota Bekasi, salah satunya adalah lahan Karang Kitri.

Keinginan Bupati, yang kala itu masih dijabat Sa’duddin, disokong Ketua DPRD Mustakim dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 07/KEP /172.DPRD /2010 tertanggal 1 Maret 2010.

Yang dimaksud pelepasan aset Karang Kitri adalah meningkatkan status dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi Hak Guna Bangun (HGB) kepada PT Rekapaskita Asri dan PT Triputri Natatama.

Tidak jelas isi perjanjian tersebut. Namun informasi yang diterima penulis, HGB tersebut diberikan Pemkab Bekasi kepada dua perusahaan itu selama 30 tahun terhitung sejak 2010.

Kebijakan Sa’duddin dan Mustakim membuat DPRD Kota Bekasi meradang–mereka mencurigai kebijakan itu akan mengarah pada penjualan.

Pemkab Bekasi dianggap melanggar kerja sama. Namun, Pemkab Bekasi bergeming. Mereka justru menantang balik DPRD dan Pemkot Bekasi untuk membuktikan data valid kepemilikan lahan Karang Kitri.

Dan, di tengah ketegangan itu, ajaib: Pemkot Bekasi malah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Rekapastika Asri Nomor 503 /0563 /IB /BPPT /XII /2012 untuk pembangunan Hotel Tune–yang kini berubah nama menjadi Red Planet Hotel.

Red Planet Hotel bukanlah milik PT Rekapastika Asri, melainkan milik PT Red Planet Hotel. PT Rekapastika Asri, sebagai pemegang sertifikat Hak Guna Bangun, hanya menyewakan lahan kepada pemilik hotel.

Dalam perjanjian sewa lahan untuk hotel tertanggal 20 April 2012, antara PT Rekapastika Asri dan PT Red Planet Hotel, disebutkan: nilai sewa lahan selama 25 tahun adalah Rp 5,5 miliar.

Di tahun yang sama, terbit IMB atas nama PT Triputri Natatama bernomor 503 /0461 /IB /BPPT /IX /2012 untuk kawasan Town Square dan IMB Nomor 503 /0562 /IB /BPPT /XII /2012 untuk pembangunan Ruko.

Kini, PT Triputri Natatama sudah membangun Pasar Modern Betos dan Ruko. Juga apartemen: yang dipasarkan kepada konsumen dengan tawaran Sertifikat Hak Milik–padahal si empunya hanya punya Hak Guna Bangun.

Sekadar diketahui, PT Triputri Natatama merupakan anak perusahaan PT Binakarya Propetindo Grup. Jajaran Komisarisnya juga merupakan Direksi di Agung Sedayu Grup.

Perusahaan raksasa itu merupakan milik Sugianto Kusuma alias Aguan, Taipan Properi yang saat ini sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus suap reklamasi laut Jakarta.

Ironisnya, Pemkot Bekasi terkesan diam melihat persoalan yang pelik tersebut. Padahal kenaikan status lahan dari HPL menjadi HGB berpotensi menyebabkan lahan Karang Kitri berpindah tangan.

Pemkot Bekasi juga kehilangan aset Lahan Karang Kitri. Apalagi bagunan Ruko, Kios Pasar dan Apartemen sudah dipasarkan bebas oleh PT Triputri Natatama dengan status hak milik pembeli.

Kusut Sejak Awal

Pemanfaatan lahan Karang Kitri memang sudah bermasalah sejak awal. Pada masa awal pembangunannya sudah diprotes masyarakat karena menyalahi tata ruang.

Lahan Karang Kitri tadinya adalah hutan kota dan resapan air. Dulu, di tempat ini, ada Situ Karang Kitri yang menampung limpasan air dari Daerah Aliran Sungai Rawalumbu.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Blue Oasis City dikeluarkan Pemkot Bekasi pun, ternyata, mendahului Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2003.

Kabarnya, untuk memuluskan pengurusan izin, PT Rekapastika Asri harus merogoh kocek sampak Rp 25 Miliar untuk dibagi-bagi kepada oknum pejabat, politisi, Ormas, LSM hingga wartawan.

Padahal, wajarnya, total biaya resmi pengurusan semua izin pada waktu itu paling banter hanya Rp 2,1 miliar dan izin HO Rp 600 ribu.

Dampak pembangunan di Karang Kitri tentu sangat mengerikan: dibabatnya resapan air menyebabkan banjir parah setiap tahun di perumahan sepanjang DAS Rawalumbu hingga Perumahan Villa Taman Kartini Bekasi Timur.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2011 menyebutkan secara gamblang: lahan Karang Kitri adalah daerah resapan air.

Pada tahun 2011, Pemkot Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) dan menjadikan lahan Karang Kitri sebagai daerah resapan.

Tidak cuma lahan resapan, dalam agenda pemerintah untuk menyelesaikan banjir di timur Bekasi, Karang Kitri juga harus menjadi tampungan air.

Dari total lahan yang dikuasai pengembang, sedikitnya mesti disisakan 6,5 hektar untuk danau. Namun sepertinya aturan itu hanya menjadi dagelan.

Jika melihat maket yang dipasarkan pengembang, keberadaan danau atau tampungan air sangat kecil. Tidak sampai 6,5 hektar.

Tanpa pengawasan tata ruang yang ketat, pembangunan di atas lahan Karang Kitri akan menyumbang banjir yang lebih parah di Kota Bekasi di masa-masa mendatang.

Sejauh ini, Pemkot Bekasi seolah pasrah aset miliknya dirampas pengembang. Dan, seperti sulap, semuanya berubah dengan sangat cepat. Simsalabim.

Oleh Denny Bratha, pemerhati perkotaan. Bermukim di Kota Bekasi.

Jangan sungkan untuk berkomentar, ya!