Anggaran Kegiatan DPRD Kota Bekasi Bermasalah – Klik Bekasi

Anggaran Kegiatan DPRD Kota Bekasi Bermasalah

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dinilai kurang transparan setiap kali melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kantor. Anggaran yang besar nyaris tidak terkontrol.

“Seperti liburan saja. Terkesan tidak ada pertanggung jawaban,” kata Ketua Forum Jurnalis Bekasi (Forjas) Syahrul Ramadhan kepada Klik Bekasi, Kamis (28/4/2016).

Kegiatan yang dimaksud, kata Syahrul, di antaranya kunjungan kerja, rapat kerja, studi banding, bimbingan teknis, diklat, reses dan lainnya.

“Mestinya DPRD Kota Bekasi menjelaskan hasil kegiatan mereka kepada publik. Sayangnya itu tidak dilakukan, sehingga anggaran yang besar menjadi sia-sia,” kata Syahrul.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Syaherallayali menyadari betul institusinya menjadi sorotan banyak pihak, terutama mengenai anggaran-anggaran kegiatan di luar.

“Saya malah sudah pernah bicarakan kepada teman sesama dewan, agar awak media massa juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan itu,” kata Ral, sapaan akrabnya.

Menurut Ral, media massa punya peran penting sebagai medium penyampai pesan kepada publik. Jika tidak pernah terpublikasi di media massa, kata Ral, publik tidak pernah tahu.

“Jadi wajar saja apabila ada anggapan kami buang-buang anggaran. Saya kira, ini tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi, yang memfasilitasi semua kegiatan,” jelas Ral.

Sepakat dengan Forjas, politikus Hanura itu mendorong transparansi di lingkungan DPRD sendiri. Bagaimana pun, institusinya punya peran sentral dalam tata kelola pemerintahan.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi, kata Ral, sebenarnya mendapatkan anggaran khusus untuk program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

Besaran anggarannya, berdasarkan penelusuran Klik Bekasi dalam APBD Kota Bekasi 2016, Sekretariat DPRD Kota Bekasi mendapatkan Rp 550.000.000.

“Memang harus transparan,” tegas Ral.

Bermasalah

Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaannya tahun 2014, yang dikeluarkan tahun 2015, menyorot kegiatan-kegiatan fiktif anggota DPRD Kota Bekasi.

Tidak main-main, BPK bahkan menyebut ada tiga poin pelanggaran yang dilakukan DPRD Kota Bekasi, sehingga ada indikasi negara dirugikan sampai Rp 1.210.491.300.

Pertama, ‘Terdapat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh DPRD Kota Bekasi berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 108.225.000’.

Kedua, ‘Penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas DPRD Kota Bekasi tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan daerah sebesar Rp 717.071.300’.

Ketiga, ‘Pelaksanaan rapat-rapat DPRD Kota Bekasi tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan daerah Rp 358.195.000’.

Temuan BPK tersebut bahkan berdampak pada pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bekasi terhadap semua ‘keluarga besar’ DPRD Kota Bekasi. Kasus ini pun belum berujung.

Belakangan, selain di luar kota, kegiatan di dalam kota pun menjadi masalah. Sejumlah anggota dewan diduga memainkan modus reses fiktif untuk mengakali anggaran.

Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kota Bekasi mendapatkan anggaran Rp 14.641.875.000 untuk penyelenggaraan sejumlah kegiatan di dalam maupun luar kota.

Kegiatan itu di antaranya reses Rp 3,5 miliar, kegiatan badan anggaran Rp 1,8 miliar, kegiatan kunjungan dan studi banding keluar kota Rp 1,6 miliar. (Res/Ton)

Jangan sungkan untuk berkomentar, ya!