Uang Sampah ‘Menguap’ Miliaran Rupiah pada APBD Bekasi, Dicolong Siapa? – Klik Bekasi

Uang Sampah ‘Menguap’ Miliaran Rupiah pada APBD Bekasi, Dicolong Siapa?

Uang sampah atau tipping fee yang diberikan Pemrov DKI Jakarta kepada PT Godang Tua Jaya selaku pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang diduga menguap atau hilang. Disinyalir dimanipulasi oknum DPRD Kota Bekasi.

Tipping fee menguap salah satunya pada tahun 2013. Disebutkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2013, jumlah besaran tipping fee yang diterima Pemkot Bekasi adalah Rp 42.443.609.061.

Sesuai perjanjian ker jasama Pemrov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi, 20 persen dari total tipping fee diberikan kepada Pemkot Bekasi melalui pihak ketiga yaitu PT Godang Tua Jaya.

Uang tipping fee tersebut besarannya Rp 114.000 per ton sampah pada tahun 2012 dan tahun 2013 (naik 8 persen per dua tahun).

Melalui keterangannya, PT Godang Tua Jaya menyebut pada tahun 2013 memproduksi rata-rata 5.660 ton per hari. LKPJ Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 menyebut lebih spesifik, yaitu 2.062.778,98 ton.

Jika Rp 114.000 dikalikan 2.062.778,98 (ton), maka jumlah uang tipping fee yang diterima PT Godang Tua Jaya adalah Rp 235.156.803.720.

Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah, berapa 20 persen dari Rp 235.156.803.720 (sudah termasuk sudah dipotong pajak)? Benarkah jumlahnya Rp 42.443.609.061?

Mari kita sedikit berpusing-pusing untuk menghitungnya.

Rp 114.000 dikalikan 2.062.778,98 (ton) adalah Rp 235.156.803.720.

Rp 235.156.803.720 dipotong 4.703.136.074.4 (pajak penghasilan atau PPh sebesar 2 persen) sama dengan Rp 230.453.667.645.6 (penghasilan bersih).

20 persen dari Rp 230.453.667.645.6 sama dengan Rp 46.090.733.529.12. Jumlah inilah yang harusnya masuk ke kas Kota Bekasi, namun tertera di LKPJ 2013 hanya Rp 42.443.609.061.

Artinya, ada selisih Rp 3.647.124.468.12 atau dibulatkan menjadi Rp. 3.647.124.469. Ke manakah uang ini?

“Selama tahun 2013 sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang (bulan Januari s/d Desember 2013) sebesar 2.062.778,98 ton. Besaran Tipping Fee di tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 43.987.277.700,‐  dan realisasi yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 42.443.609.061,‐ atau sebesar 96,49 %. Kekurangan target sebesar Rp 1.543.668.639,‐.” -LKPJ 2013-.

PT Godang Tua Jaya mengakui tipping fee yang diterimanya memang dipotong PPh. Barulah kemudian dipotong 20 persen untuk Kota Bekasi melalui mekanisme community development atau pemberdayaan masyarakat.

Penghitungan klikbekasi.co, kalaupun uang tipping fee dipotong PPh dan PPN (10 persen), maka yang diterima Pemkot Bekasi hanya Rp 40.541.032.961.328 atau kurang Rp 1.902.576.099,672. Mungkinkah Pemkot menombok? Tidak mungkin.

Pada tahun 2011, 2012, dan 2014, uang tipping fee yang diterima Kota Bekasi tepat atau sesuai dengan rumus penghitungan pertama (tanpa dipotong PPN). Angkanya tidak begitu jomplang: hanya berbeda koma pada satuan juta saja.

Komisi A DPRD Kota Bekasi mengakui apabila 20 persen tipping fee diserahkan melalui PT Godang Tua Jaya, sebenarnya tidak utuh 20 persen karena terpotong pajak.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menginginkan 20 persen tipping fee tersebut diserahkan langsung dari pemerintah ke pemerintah. Ia khawatir uang tersebut diselewangkan oknum tertentu.

Perbedaan angka

Jumlah total tipping fee yang diserahkan Pemrov DKI Jakarta kepada PT Godang Tua Jaya masih simpang siur. Ahok menyebut Rp 400 miliar per tahun.

PT Godang Tua Jaya mengaku hanya mendapat Rp 200 miliar karena sudah dibagi ke PT Navigat Organik Energi Indonesia sebagai perusahaan join operation.

Ketua Komisi A Ariyanto Hendrata mengatakan setiap tahun Pemrov DKI Jakarta memberikan Rp 340 miliar kepada PT Godang Tua Jaya dan 20 persennya masuk ke kas Kota Bekasi.

Jumlah tonase sampah di TPST Bantar Gebang juga diduga dimainkan. Diperkirakan, sampah yang masuk ke sana malah 6.000 ton per hari. Tahun 2015, dengan timbangan elektronik, sampah terhitung sudah 6.800 ton (Oktober).

Dengan skenario angka tersebut, maka uang yang diduga menguap lebih besar pada tahun 2013. Bila tipping fee sebesar Rp 400 miliar, uang di APBD menguap Rp 35.956.390.939.

Jika tipping fee sebesar Rp 340 miliar, uang menguap Rp 24.196.390.939. Begitu pun dengan asumsi 6.000 ton sampah per hari: menguap Rp 7.289.750.939.

Audit BPK RI Tahun 2013 No. 18.c/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan Pemrov DKI Jakarta sekitar Rp 6.7 miliar.

Tahun 2014, audit BPK RI No. 18.c/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 menyebut indikasi kerugian Pemrov DKI Jakarta sekitar Rp 182 miliar.

Kedua audit itu bersangkutan dengan TPST Bantar Gebang sejak tahun 2008. Jika ada dugaan korupsi di TPST Bantar Gebang, bagaimana pelakunya bermain?

Level pertama, korupsi bisa saja terjadi pada proses pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Level kedua, korupsi bisa terjadi pada perumusan jumlah uang 20 persen tipping fee. Modusnya adalah dengan memanipulasi anggaran.

Terakhir, level ketiga, korupsi bisa terjadi pada penggunaan anggaran 20 persen tipping fee. Realisasi program tipping fee ini salah satunya pemberian kompensasi ‘uang bau’ kepada warga.

Selama ini, penggunaan anggaran tersebut memang minim pengawalan. Tiap bulan, warga sekitar TPST Bantar Gebang (belum diketahui jumlah penerimanya) harusnya mendapatkan Rp 100 ribu, namun oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat setempat ‘disunat’ Rp 33.3 ribu.

Kita tentu mendukung langkah Ahok meminta Polda Metro Jaya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transakasi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus skandal TPST Bantar Gebang.

Jika perlu, seperti dikatakan Ahok, Komisi Pemberantasan Korupsi pun harus turun ke Kota Bekasi. Kasus ini penting diungkap penegak hukum agar semuanya bisa terang benderang dan tidak ada lagi istilah ‘gontok-gontokan’ Jakarta-Bekasi.

Catatan redaksi dan ralat

Opini ini sebelumnya berjudul ‘Uang Sampah ‘Menguap’ Miliaran Rupiah pada APBD Bekasi 2015, Dicolong Siapa?’.

Kami meralatnya karena salah menghitung. Ternyata, Rp 47,6 miliar yang disebut di APBD 2015 adalah target capaian pendapatan, bukan realisasi pendapatan tahun 2014.

Dalam penghitungan kami, hasil akhir menunjukkan sekitar Rp 49 miliar. Jadi, ada kekurangan Rp 2 miliar.

Ternyata, begitu kami membuka LKPJ 2014, pendapatan tipping fee Kota Bekasi adalah sekitar Rp 49 miliar. Artinya tidak ada kekurangan yang mencolok.

Namun yang cukup aneh adalah mengapa di tahun 2015 Pemkot Bekasi menurunkan target pendapatan menjadi Rp 47 miliar, padahal sudah mencapai Rp 49 miliar.

Dari membuka LKPJ itulah kami menemukan kejanggalan, yang justru bukan ada pada tahun 2014, melainkan pada tahun 2013.

Pendapatan tahun 2013 adalah yang paling aneh, karena tahun sebelumnya (2011 dan 2012) dan tahun selanjutnya (2014) pendapatan selalu menunjukkan kenaikan signifikan.

Namun, pada tahun 2013, pendapatan malah turun. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan Pemilu Legislatif 2014, yaitu sengaja diembat oknum tertentu untuk kampanyenya?

Kami tidak menghitung tahun 2010, 2009, dan tahun 2008 dikarenakan tidak memiliki data berapa ton sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Di LKPJ, jumlah sampah tersebut juga tidak kami temui.

Redaksi

Jangan sungkan untuk berkomentar, ya!