Dorong Interpelasi PPDB Online, PDI Perjuangan Kota Bekasi Serius atau Pura-pura? – Klik Bekasi

Dorong Interpelasi PPDB Online, PDI Perjuangan Kota Bekasi Serius atau Pura-pura?

Merasa tidak sreg dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang saat ini tengah digelar oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi, PDI Perjuangan Kota Bekasi langsung mengambil sikap tegas.

Minggu,(28/6) partai berlamabang kepala banteng itu menyatakan sikap bakal menggulirkan hak bertanya (interpelasi). Banyak hal yang mendasari PDI Perjuangan mengambil langkah politik tersebut. PDI Perjuangan merasa PPDB Online berjalan tidak sesuai dengan keinginan partai, yakni memberi ruang bagi masyarakat miskin untuk bisa bersekolah di sekolah negeri.

Adanya proses seleksi dengan dua tahap, yakni tahap pertama dengan jalur umum menggunakan kuota 90 persen serta tahap kedua dengan jalur lokal (sistem zoning) menggunakan kuota 10 persen menurut PDI Perjuangan dinilai tidak paripurna. Khusus untuk jalur lokal 10 persen, PDI Perjuangan menyayangkan keberadaanya karena jalur tersebut tidak berorientasi bagi siswa miskin. Padahal PDI Perjuangan berharap jalur tersebut bisa mengakomodasi siswa miskin yang tidak lolos pada jalur reguler.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah kemudian PDI Perjuangan benar-benar serius mengulirkan interpelasi atau hanya pura-pura.

Serius atau hanya pura-pura, tentu cuma PDI Perjuangan yang tau akan itu. Menarik untuk disimak justru menyibak motif di balik adanya dorongan interpelasi.

Secara normatif, jelas sekali motif PDI Perjuangan menginginkan PPDB Online yang paripurna dengan mengakomodasi siswa miskin agar bisa bersekolah. Namun apakah kemudian kita begitu saja percaya bahwa PDI Perjuangan serius memperjuangakan siswa-siswa miskin itu? Bisa jadi itu hanya dalih saja dari PDI Perjuangan.

Kalau kemudian PDI Perjuangan serius dan konsen memperjuangkan anak-anak di Kota Bekasi untuk bersekolah, tentu PDI Perjuangan tidak harus mengancam akan menggulirkan interpelasi. Perjuangan partai, seharusnya sudah jauh-jauh hari dimulai sebelum PPDB Online pada tahap perumusan mekanisme. Bukan seperti saat ini, baru beraksi saat proses sudah berjalan.

Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen seharusnya PDI Perjuangan punya keleluasaan untuk ikut merumuskan kebijakan PPDB Online dengan memainkan fungsi kontrol melalui kadernya yang duduk di Komisi D yang mengurusi bidang pendidikan. Bahkan PDI Perjuangan yang kadernya duduk sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi bisa saja memanggil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi untuk duduk bersama membahas PPDB Online jauh sebelum dimulai.

Jika kemudian, partai sampai harus mengambil langkah politik menggulirkan interpelasi, ada kesan PDI Perjuangan sebagai partai dengan jumlah kursi mayoritas gagap dalam memainkan peranannya di parlemen.

Interpelasi justru semakin menunjukan bahwa PDI Perjuangan secara politik tidak dipandang sebagai sebuah kekuatan yang membahayakan bagi Wali Kota Bekasi. Sebab jika PDI Perjuangan dianggap sebagai kekuatan politik yang membahayakan, tentunya PDI Perjuangan tak perlu mengeluarkan jurus interpelasi.

Selain itu, interpelasi bisa saja digulirkan lantaran PDI Perjuangan tidak terakomodir kepentingannya dalam proses PPDB Online. Bisa saja beberapa oknum kader PDI Perjuangan ingin agar Pemkot mengakomodir siswa-siswa titipan oknum internal partai. Karena tidak terakomdirnya kepentingan tersebut, akhirnya PDI Perjuangan mendorong interpelasi.

Interpelasi bisa juga didorong motif oportunis, dalam hal ini ada kecurigaan interpelasi digunakan sebagai alat bargaining oleh PDI Perjuangan kepada Wali Kota Bekasi untuk ditukar dengan hal-hal lain.

Lebih menggelikan, jika kemudian interpelasi sebenarnya dirancang hanya sebagai bagian dari sandiwara pada proses PPDB Online dengan PDI Perjuangan sebagai lakonnya. Artinya, wacana interpelasi sengaja dibuat untuk menyedot perthatian banyak orang bahwa seolah-olah ada ketegangan antara PDI Perjuangan dengan Rahmat Effendi. Padahal bisa jadi keduanya sudah saling bermain mata, interpelasi kemudian dibuat agar orang tidak menaruh curiga terhadap persekongkolan antara PDI Perjuangan dengan Wali Kota Bekasi.

Sekali lagi cuma PDI Perjuangan yang tau apakah dorongan interpelasi serius atau tidak. PDI Perjuangan jua yang bisa menjawab segala tuduhan dan stigma miring soal interpelasi. Tapi yang jelas, seluruh masyarakat Kota Bekasi akan mencatat apa yang PDI Perjuangan perbuat, jadi tidak bisa kemudian PDI Perjuangan main-main untuk urusan ini. Salah-salah rakyat akan menghakimi partai yang mengklaim partainya wong cilik.

Jadi bagaimana PDI Perjuangan soal interpleasi PPDB Online, serius atau pura-pura?

Oleh: Redaksi

Jangan sungkan untuk berkomentar, ya!